TUGAS MANDIRI
PENGANTAR MANEJEMEN BISNIS
PENGANTAR MANEJEMEN BISNIS
ANALISIS PENGARUH SISTEM EKONOMI AMERIKA SERIKAT TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA.
NAMA:M.IRSAN
NPM :120210206
NAMA DOSEN: JONTRO SIMANJUNTAK, S.PT., S.E., M.M.
PRODI: TEKNIK INFORMATIKA
kode kelas: 121-MN003-M4
NPM :120210206
NAMA DOSEN: JONTRO SIMANJUNTAK, S.PT., S.E., M.M.
PRODI: TEKNIK INFORMATIKA
kode kelas: 121-MN003-M4
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2013
KATA PENGANTAR
Puji
syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya saya
dapat menyelesaikan tugas Mata Kuliah PENGANTAR MANEJEMEN BISNIS.
Saya menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena
itu, saya sangat menginginkan masukan
dan saran dari bapak, selaku dosen Mata Kuliah PENGANTAR MANEJEMEN BISNIS
Terapan, demi penyempurnaan tugas ini kearah yang lebih baik lagi.
Pada
kesempatan ini juga, Saya ingin
mengucapkan rasa terima kasih kepada bapak dan teman-teman yang telah banyak
membantu dalam menyelesaikan tulisan ini.
Akhirnya
saya berharap agar tulisan ini dapat
bermanfaat bagi saya dan pembaca lainnya dalam proses pembelajaran dikemudian
hari.
TERIMA
KASIH
Batam,
21 JANUARI 2013
(M.IRSAN)
DAFTAR ISI
Halaman
COVER............................................................................................................................... 1
KATA PENGANTAR........................................................................................................ 2
DAFTAR ISI...................................................................................................................... 3
BAB I
PENDAHULUAN.............................................................................................................. 4
PENDAHULUAN.............................................................................................................. 4
LATAR BELAKANG........................................................................................................ 4
RUMUSAN MASALAH................................................................................................... 5
TUJUAN............................................................................................................................. 6
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA..................................................................................................... 6
SISTEM PEREKONOMIAN............................................................................................. 6
PEREKONOMIAN INDONESIA.................................................................................... 7
PEREKONOMIAN AMREIKA........................................................................................ 8
BAB III
PEMBAHASAN................................................................................................................. 10
BAB IV
KESIMPULAN.................................................................................................................. 19
SARAN............................................................................................................................... 19
PENUTUP........................................................................................................................... 20
DAFTAR PUSTAKA......................................................................................................... 21
BAB I
PENDAHULUAN
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang .
Indonesia dan Amerika Serikat telah lama menjalin hubungan politik
yang strategis untuk hubungan Ekonomic. Berdasarkan kemitraan Amerika
Serikat terhadap Indonesia dan nilai-nilai bersama demokrasi dan pluralism ,
ada komitmen yang kuat dan nyata dari kedua belah pihak untuk
meningkatkan hubungan bilateral , khususnya dalam Ekonomi (perdagangan dan investasi).
Terhadap latar belakang dari
demokrasi yang solid dan pemeriksaan yang sehat dan konstruktif dan sistem
keseimbangan antar lembaga negara, sejak tahun 2006 Indonesia telah
memperkenalkan sejumlah reformasi ekonomi yang ditujukan untuk meningkatkan
iklim investasi negara tersebut . Reformasi paket yang telah selesai meliputi
bidang-bidang seperti kerangka pembagian risiko untuk infrastruktur, UU Bea
revisi, dan UU Penanaman Modal, yang disahkan di DPR pada Maret 2007. Dalam
proses paralel, ada program berkelanjutan deregulasi, reformasi administrasi
dan birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan tata kelola yang
baik dari pelayanan publik.
Ekspor AS ke Indonesia pada tahun
1999 mencapai $ 2,0 miliar, turun secara signifikan dari $ 4,5 miliar tahun
1997. Ekspor utama adalah konstruksi peralatan, mesin, penerbangan suku cadang, bahan kimia, dan
produk pertanian. Impor AS dari Indonesia pada tahun 1999 mencapai $ 9500000000
dan terdiri terutama peralatan pakaian, mesin dan transportasi, minyak bumi,
karet alam, dan alas kaki. Bantuan ekonomi kepada Indonesia dikoordinasikan
melalui Consultative Group on
Indonesia (CGI), yang dibentuk pada tahun 1989. Ini mencakup 19
negara donor dan 13 organisasi internasional yang bertemu setiap tahun untuk
mengkoordinasi bantuan donor.
The US Agency for
International Development (USAID) telah memberikan bantuan
pembangunan kepada Indonesia sejak tahun 1950. Bantuan awal berfokus pada
kebutuhan yang paling mendesak republik baru, termasuk bantuan pangan,
rehabilitasi infrastruktur .
Ada komitmen yang kuat nyata dari
kedua belah pihak untuk meningkatkan hubungan ekonomi termasuk dalam
perdagangan dan investasi. Hubungan penguatan, telah menghasilkan sejumlah
langkah konkret seperti : pada bulan Juni 2006 perpanjangan Ekspor-Impor
Amerika Serikat cakupan Bank untuk perusahaan swasta Indonesia untuk pertama
kalinya sejak tahun 1998, peningkatan kemampuan Indonesia dari Daftar 301
“Priority Watch” khusus pada bulan November 2006 berdasarkan
langkah-langkah untuk meningkatkan penegakan hak kekayaan intelektual, dan
dimulainya kembali kerjasama dan kegiatan peningkatan kapasitas antara United
State Forest Service dan Departemen Kehutanan Republik Indonesia.
a) Rumusan Masalah
Dari latar belakang diatas dapat kita
ambil satu hal pokok yang akan kita bahas dalam paper ini, yaitu : Bagaimana
cara menghadapi pengaruh sistem perokonomian amerika serikat ?
b)
TUJUAN DAN MANFAAT
1. Agar
indonesia dapat bekerja di bidang ekonomi dengan lebih baik.
2.
Agar indonesia tidak adanya
ketergantungan ekonomi indonesia terhadap ekonomi didunia.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
B. Hubungan Perekonomian Amerika Serikat Dengan
Indonesia.
Merupakan suatu tonggak penting
dalam ekonomi Amerika Serikat . Amerika Serikat dengan segala pengaruh
pentingnya diseluruh dunia membuat negara ini menjadi panutan dan panduan bagi
negara lain dalam membangun sistem perekonomian suatu bangsa. Perekonomian
Amerika sebenarnya sama dengan negara lain. Dengan mengabdi kepada kepentingan
demokratis menjadikan Amerika
Serikat sebagai negara yang kuat ( Super Power ) dalam bidang apa saja termasuk
dalam perekonomian Amerika. Amerika Serikat adalah negara yang super power
dalam mengingat apa saja yang dilakukann negara ini tidak dengan mudah dapat
dibantah oleh negara atau lembaga lain seperti Indonesia . Seperti kekuasaan
Amerika pada PBB , karena negara ini adalah salah satu negara yang
memiliki hak veto.
Sebagai negara yang kaya sumber akan
daya alam dan memiliki populasi terbesar keempat di dunia , menjadikan
Indonesia senantiasa menjadi incaran negara-negara penjajah tak terkecuali
Amerika Serikat . Intervensi Amerika Serikat terhadap Indonesia telah
berlangsung sejak awal kemerdekaan negeri ini. Menurut Timo Kivimaki pada
(76:2003) negara tersebut telah terlibat dalam pembebasan Indonesia dari
Belanda seperti pada perjanjian Renville
pada tahun 1948. Perjanjian tersebut mampu menekan Belanda untuk keluar
dari Indonesia setelah adanya ancaman dari Amerika Serikat .
Bahkan pada tahun 1947-1950,
Departemen Luar Negeri AS menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang
sangat strategis bagi kepentingan ekonomi dan politik negara itu di Asia.
Setidaknya untuk tiga hal , yaitu : sebagai sumber bahan baku bagi rekonstruksi
Jepang yang porak-poranda akibat perang, bagian dari rencana integrasi ekonomi
regional dan mencegah pengaruh komunisme di Asia. Ketika pamor PKI menguat
Indonesia , Amerika Serikat meningkatkan kerjasamanya seperti pemberian bantuan
teknis pengembangan pangan dan program bantuan dan pelatihan militer yang
bertujuan mencetak perwira militer yang bervisi modern dan sejalan dengan
kepentingan Amerika Serikat .
Meski demikian, hubungan AS dengan
Indonesia khususnya dalam bidang ekonomi, jika ditelaah bukanlah hubungan yang
saling menguntungkan namun sebaliknya merugikan Indonesia. Indikasi tersebut
setidaknya dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu: perdagangan, investasi,
utang luar negeri dan pembuatan UU di bidang ekonomi.
C. Sistem Perekonomian
1. Indonesia
Indonesia memiliki system ekonomi demokratis didasari atas dasar idiil Pancasila dan landasan konstitusional UUD 1945. Oleh karena itu, segala bentuk kegiatan masyarakat dan negara harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sistem ekonomi yang ada di Indonesia juga harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Nasional sistem ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang disiapkan untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan dijadikan dasar untuk pembangunan ekonomi.
Indonesia memiliki system ekonomi demokratis didasari atas dasar idiil Pancasila dan landasan konstitusional UUD 1945. Oleh karena itu, segala bentuk kegiatan masyarakat dan negara harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sistem ekonomi yang ada di Indonesia juga harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Nasional sistem ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang disiapkan untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan dijadikan dasar untuk pembangunan ekonomi.
Sistem ekonomi Indonesia berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945 disebut sistem ekonomi demokrasi. Dengan demikian sistem
ekonomi demokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem perekonomian nasional
yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang didasarkan
pada kekerabatan dan kerja sama dari, oleh dan untuk orang di bawah
kepemimpinan dan pengawasan dari pemerintah .
Dalam sistem demokrasi ekonomi, pemerintah dan seluruh rakyat baik dari ekonomi lemah dan pengusaha aktif dalam upaya untuk mencapai kemakmuran bangsa. Selain itu, peran negara dalam perencanaan, membimbing, dan mengarahkan kegiatan perekonomian. Jadi ada kerjasama dan bantuan timbal balik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.
Dalam sistem demokrasi ekonomi, pemerintah dan seluruh rakyat baik dari ekonomi lemah dan pengusaha aktif dalam upaya untuk mencapai kemakmuran bangsa. Selain itu, peran negara dalam perencanaan, membimbing, dan mengarahkan kegiatan perekonomian. Jadi ada kerjasama dan bantuan timbal balik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.
3.
Amerika Serikat
Sistem
ekonomi Amerika merupakan sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi ini terbukti
telah berhasil mempertahankan tingkat pertumbuhan pendapatan domestik
bruto, mengurangi tingkat pengangguran, sampai pada tingginya tingkat
pertumbuhan investasi. Ini dapat dilihat dari peringkat 500 perusahaan terbesar
di dunia, 133 perusahaan diantaranya berkantor pusat di Amerika sehingga ini
semakin mengukuhkan Amerika sebagai negara produsen terbesar di dunia walaupun
sebagian besar kegiatan ekonomi diklasifikasikan sebagai jasa.(sumber http://carapedia.com/ekonomi_amerika_info2460.html)
Untuk sebagian besar, Amerika
Serikat memiliki ekonomi pasar di mana produsen dan konsumen individu
menentukan jenis barang dan jasa yang dihasilkan dan harga dari produk
tersebut. Lembaga ekonomi yang paling dasar dalam ekonomi pasar adalah sistem
pasar di mana barang dan jasa yang dibeli dan dijual. Itu adalah di mana
konsumen membeli sebagian besar pakaian, makanan, dan tempat tinggal yang mereka
gunakan, dan sejumlah hal bahwa mereka hanya ingin memiliki atau bahwa mereka
gemari.
Perusahaan swasta membuat dan menjual sebagian besar
barang-barang dan jasa. Pasar ini bekerja dengan menyatukan pembeli dan penjual
yang menetapkan harga pasar dan tingkat output untuk ribuan barang dan jasa
yang berbeda.
Sebuah prinsip dari ekonomi Amerika Serikat, datang
kembali ke masa kolonial, telah bahwa individu memiliki barang dan jasa yang
mereka buat untuk diri mereka sendiri atau membeli untuk mengkonsumsi . Individu
dan perusahaan swasta juga mengontrol faktor-faktor produksi.
Sistem ekonomi Amerika Serikat adalah sistem
pasar . yang dimana Amerika Serikat mengandalkan pasar saham dan
perdagangan . Kembali di koloni hari kolonial diperdagangkan barang dengan
bangsa lain di Amerika Selatan. Sebagai imbalannya mereka baik punya barang
lain atau dibayar dengan uang sehingga penghilang status ekonomi di Amerika
Serikat . Amerika Serikat selalu bergantung pada pemerintah untuk
mengatur bisnis swasta, alamat kebutuhan yang tidak dipenuhi oleh perusahaan
bebas, berfungsi sebagai agen ekonomi kreatif, dan memastikan beberapa ukuran
stabilitas perekonomian secara keseluruhan.
Bahwa sistem ekonomi Amerika telah
ditandai dengan perubahan yang terus-menerus. Dinamisme yang telah disertai
dengan dislokasi - dari konsolidasi sektor pertanian yang mendorong banyak
petani dari tanah ke restrukturisasi besar-besaran dari sektor manufaktur yang
melihat jumlah pekerjaan pabrik tradisional turun tajam pada 1970-an dan
1980-an .
Sebagai orang Amerika melihatnya,
namun, rasa sakit juga membawa keuntungan besar. Ekonomi Joseph A.
Schumpeter mengatakan kapitalisme reinvigorates dirinya melalui "destruksi
kreatif." Setelah restrukturisasi, perusahaan - bahkan seluruh industri -
mungkin lebih kecil atau berbeda, tapi orang Amerika percaya bahwa mereka akan
menjadi lebih kuat dan lebih siap untuk menanggung kerasnya persaingan global.
Jobs mungkin hilang, tetapi mereka dapat diganti dengan yang baru dalam
industri dengan potensi yang lebih besar.
BAB III
PEMBAHASAN
D. Pengaruh Sistem Ekonomi Amerika Serikat
terhadap Perekonomian Di Indonesia .
Setiap negara mempunyai permasalahan
ekonomi dan setiap negara mempunyai cara tersendiri dalam mengatasinya. Ada
negara yang dengan tegas menentukan bahwa pemerintah yang harus mengatasi
setiap masalah ekonomi, dan pemerintahlah pula yang mengatur semua kegiatan
ekonomi. Sebaliknya ada negara yang berpendapat bahwa dalam mengatasi setiap
masalah ekonomi dan mengatur semua kegiatan ekonomi diserahkan pada pihak
swasta. Selain itu ada juga negara yang mencari jalan tengah antara keduanya.
Bagaimana setiap negara menjawab permasalahan-permasalahan ekonomi menunjukkan
sistem ekonomi yang dianutnya. Dalam rangka menjalankan sistem ekonominya,
negara akan membutuhkan pelaku-pelaku ekonomi.
Terdapat tiga pelaku utama yang
menjadi kekuatan sistem perekonomian di Indonesia, yaitu perusahaan negara
(pemerintah), perusahaan swasta, dan koperasi. Ketiga pelaku ekonomi tersebut
akan menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi dalam sistem ekonomi kerakyatan.
Sebuah sistem ekonomi akan berjalan dengan baik jika pelaku-pelakunya dapat
saling bekerja sama dengan baik pula dalam mencapai tujuannya. Dengan demikian
sikap saling mendukung di antara pelaku ekonomi sangat dibutuhkan dalam rangka
mewujudkan ekonomi kerakyatan.
Meski demikian, hubungan AS dengan
Indonesia khususnya dalam bidang ekonomi, jika ditelaah bukanlah hubungan yang
saling menguntungkan namun sebaliknya merugikan Indonesia. Indikasi tersebut
setidaknya dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu: perdagangan, investasi,
utang luar negeri dan pembuatan UU di bidang ekonomi.
a. Investasi
Setelah kejatuhan Sukarno pada tahun
1965, hubungan AS dengan Indonesia kembali harmonis. Presiden AS di masa itu,
Lyndon B. Johnson misalnya meminta IMF, bank Dunia dan ADB untuk
berkerjasama dengan Indonesia dalam menciptakan stabilitas ekonomi yang
sesuai dengan arahan kreditor Barat dan lembaga internasional, peningkatan
belanja publik dan peningkatan peran investasi swasta (Simpson, 209:2008).
Beberapa bulan setelah dilantik, Presiden Suharto menghapus dekrit April 1965
tentang nasionalisasi perusahaan asing yang dibuat Sukarno. Selain itu, ia juga
memberlakukan UU Investasi yang baru pada Desember 1965. Menariknya UU tersebut
dibuat setelah adanya permintaan petinggi Freeport, Forbes Wilson dan Robert Duke ke Departemen Luar
Negeri AS yang meminta tiga hal terkait dengan rencana investasi mereka di
Indonesia: perjanjian jaminan investasi (IGA), iklim investasi yang
mendukung dan adanya hak konsesi yang jelas tanpa ada production sharing (ibid.,
232).
Karena saat itu belum ada regulasi tentang investasi,
maka pemerintah AS menunjuk Van Sickle
Associates yang berbasis di Denver untuk membantu Widjoyo Nitisastro
menulis draft UU Investasi. Mirisnya, setelah selesai, draft tersebut
diserahkan kepada pemerintah AS untuk dimintai persetujuan. Karena masih
memberikan peran yang dominan kepada pemerintah, draft tersebut kembali
direvisi hingga sejalan dengan permintaan AS untuk memaksimalkan liberalisasi (ibid., 234).
Setelah pemberlakuan UU tersebut, di
Washington dilakukan pertemuan perusahaan-perusahaan besar AS untuk membantu
mereka terlibat dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Beberapa bulan
setelahnya, sejumlah perusahaan-perusahaan pertambangan AS melakukan perjalanan
ke Indonesia untuk menjajaki peluang eksplorasi dan pemilikan konsensesi
tambang dan sumber alam lainnya (ibid.,
236). Pada tahun 2010 AS juga telah memperbaharui kerjasama investasi dengan
Indonesia tahun 1967 melalui perjanjian New
Overseas Private Investment Corporation (OPIC) (USAID, 2010).
Besarnya investasi langsung (FDI) AS
di Indonesia dapat dilihat dari banyaknya perusahaan negara tersebut di negara
ini. Dalam situs International Trade
Centre, disebutkan bahwa saat ini terdapat 277 perusahaan yang berbasis
di AS (parent company) yang
melakukan investasi langsung di Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut
tersebar di berbagai sektor. Di sektor migas misalnya ada Cevron, Conocophillips, Exxon Mobile,
Halliburton dan Murphy Oil. Tiga perusahaan pertama pada 2009 menguasai
52 persen pengelolaan minyak di Indonesia. Di sektor pertambangan ada Newmont Mining dan Freeport-Mcmoran. Di sektor pertanian
dan peternakan ada Monsanto, Dupon dan Chargill. Di sektor perbankan dan investasi ada Citigroup dan JP Morgan. Di bidang perhotelan ada Hyat Group dan Mariot (Ritzl
Carlton dan JW Mariot). Di bidang farmasi ada: Pfizer, Abbot, Procter & Gamble dan sejumlah perusahaan multinasional lainnya
seperti: Philips Morris, Kraft, dan Cocacola.
Sementara itu di pasar modal,
sekitar 60% saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dimiliki oleh
investor asing. Dari total investor asing yang tercatat, selain dari investor
yang tidak teridentifikasi asal negaranya (74%), pemodal asal AS merupakan
investor terbanyak (9%) disusul Inggris (2,7%) Luxemburg (2,5%), Jepang (2%)
dan Kanada (2%) (Depkeu: 2008).
Sebagai tambahan, berdasarkan data
Biro Analisa Ekonomi AS (BEA) pada tahun 2008, nilai aset dari 165 perusahaan
AS yang berinvestasi di Indonesisa mencapai US$ 54 miliar dengan net income sebesar US$8,4 miliar.
Aset tersebut lebih dari seperempat dari total aset pemerintah yang mencapai
Rp2,072 triliun di tahun yang sama. Meski mereka adalah perusahaan swasta,
namun semakin besar keuntungan yang mereka peroleh, maka pendapatan pajak
pemerintah AS, yang menjadi tumpuan pendapatan negara, pun akan semakin besar.
Oleh karena itu, tidak mengherenkan
jika pemerintah AS sangat getol menuntut negara-negara lain meliberalisasi kran
investastinya termasuk di Indonesia. Namun demikian, dengan liberalisasi
investasi, kekayaan alam alam Indonesia yang semestinya dimanfatkan
sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyatnya justru semakin dikuasai oleh
investor asing termasuk diantaranya perusahaan-perusahaan AS. Rakyat Indonesia
hanya mendapatkan serpihan-serpihannya berupa pajak dan royalti yang jumlahnya
sangat minim.
b. Perdagangan
Di lihat Dari sisi perdagangan nilai
ekspor Indonesia ke Amerika Serikat pada tahun 2010 sebesar US$ 14 miliar
atau sembilan persen (9%) dari total ekspornya dan menjadi tujuan ekspor ke-4
seteleh China, Singapura dan Jepang. Sementara impor Indonesia sebesar US$9,4
miliar (7%) atau surplus US$5 miliar. Ekspor utama Indonesia ke AS antara lain
karet, minyak bumi, garmen dan sepatu. Sementara itu impor Indonesia didominasi
pesawat dan suku cadangnya dan komoditas pertanian: kedelai, kapas dan gandum.
Dengan nilai ekspor hanya satu
persen dari total ekspor negara tersebut, Indonesia bukanlah pangsa pasar
utama ekspor AS. Namun demikian, Indonesia tetap dipandang sebagai pasar yang
sangat menjanjikan bagi produk-produk AS. Dari sisi ekspor, AS melalui National Export Initiative (NEI)
telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu dari tujuh pasar potensial
produk-produk AS selain Vietnam, India, China, Taiwan dan Thailand (USAID,
2010). Perluasan pasar tersebut diperlukan negara tersebut untuk melakukan
diversifikasi pasar dan meningkatkan penjualan produk-produk AS terutama saat
ini dimana permintaan dalam negeri melemah akibat krisis. Sebagai negara dengan
penduduk terbesar keempat dunia, Indonesia tentu saja ini merupakan potensi
pasar yang sangat empuk.
Selain itu, untuk meningkatkan
ekspor Amerika Serikat ke Indonesia, beberapa bank Indonesia juga mendapat
fasilitas kredit impor dari AS sehingga memudahkan bagi importir Indonesia
membeli produk-produk AS. Bukan itu saja, untuk memperkuat penetrasi produk AS
di Indonesia, AS terus berupaya melakukan liberalisasi sektor perdagangan
Indonesia.
Dampak dari liberalisasi di sektor
perdagangan tersebut sangat kasat mata. Impor komoditas pertanian seperti
beras, kapas, ikan, buah-buahan yang sebenarnya dapat diproduksi secara
melimpah di negeri ini, setiap tahun terus mengalami peningkatan. Hal yang sama
juga berlaku pada sektor manufaktur. Produk-produk tekstil, alas kaki dan
elektronik dan mainan anak misalnya, yang dulu merupakan andalan produksi
Indonesia, pangsa pasar domestiknya kini terus menciut karena kalah bersaing
dengan produk-produk impor. Imbas dari semua itu, sektor pernian dan
perindustrian perlahan mengalami degradasi yang pada akhirnya mengurangi
penyerapan tenaga kerja di sektor tersebut. Pengangguran meningkat dan
kesejahtreaan mereka semakin menurun.
c. Utang Luar
Negeri
Sementara itu, dari sisi utang luar
negeri ketergantungan Indonesia pada Amerika Serikat juga cukup tinggi.
Lebih dari itu, Amerika Serikat juga secara tidak langsung memiliki pengaruh
yang cukup besar terhadap lembaga multilateral seperti Bank Dunia yang
giat memberikan pinjaman ke Indonesia.
Pada masa Orde Baru, AS banyak
campur tangan dalam mendesain pembangunan Indonesia yang berbasis utang. Di
awal pemerintahannya, presiden Suharto mewarisi utang pemerintahan sebelumnya
yang mencapai US$530 miliar (70% GDP). Selain itu, membengkaknya kebutuhan
untuk membiayai pembangunan di saat pendapatan dalam negeri masih minim,
Suharto bersama tim ekonominya yang sama-sama merupakan didikan AS, menjadikan
utang sebagai sumber utama pembiayaannya.
AS merupakan negara yang
memprakarsai pembentukan International
Governance for Governor of Indonesia (IGGI) yang bersulih nama menjadi
CGI pada 1992. Forum tersebut beranggotakan sejumlah negara dan lembaga
donor seperti: Bank Dunia, IMF, ADB, UNDP, Australia, Belgia, Inggris, Kanada,
Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Selandia Baru, Swiss dan AS. Fungsi dari
forum tersebut adalah untuk mengkoordinasikan pemberian utang kepada Indonesia
agar digunakan secara efektif.
Namun dalam perkembangannya,
forum tersebut justru membuat ketergantungan Indonesia terhadap utang luar
negeri semakin besar. Jika pada tahun 1970 utang Indonesia hanya Rp 2,9 maka
tahun 1980 angkanya melonjak menjadi Rp24 triliun atau naik delapan kali lipat
(Sachs, 118:1989). Pada tahun 2003 CGI memang dibubarkan. Namun ketergantungan
Indonesia terhadap utang termasuk kepada AS tetap saja tinggi. Pada tahun 2011,
AS merupakan negara donor terbesar ketiga setelah setelah lembaga-lembaga
multinasional (Bank Dunia, ADB, dll) dan Jepang, dengan nilai US$ 25 miliar.
Utang tersebut yang mencakup pemerintah (US$20 miliar) dan swasta (5 miliar)
(Depkeu, 2011).
Selain mendapatkan bunga, dan
mendiktekan kepentingannya melalui syarat-syarat mengikat, AS juga mendapatkan
berbagai keuntungan lainnya dari utang-utang tersebut. Studi Bappenas (2004)
menujukkan bahwa bahwa 75 persen dari utang luar negeri yang
diterima Indonesia justru kembali ke negara donor
dalam bentuk pembelian barang (dari negara kreditur) ataupun jasa termasuk
diantaranya jasa konsultan. Hal yang sama juga berlaku bagi AS. Sebagai contoh,
pada proyek pembangunan 10 ribu MW yang dicanangkan pemerintah, pemerintah AS
melalui USTDA’s Geothermal Development
Initiative, ikut memberikan bantuan pembangunan goetermal 300MW di
Jawa Barat dan 370MW di Halmahera. Agen Perdagangan dan Pembangunan AS (USTDA)
memperkirakan bahwa proyek tersebut selain dapat meningkatkan ekspor peralatan
dari AS juga mampu menyerap tenaga kerja dari negara tersebut dengan
nilai $433 juta atau sekitar Rp 4 triliun (USAID, 2010).
Besarnya ketergantungan pada utang,
membuat 20-30% porsi APBN dari dulu hingga sekarang, terbuang hanya untuk
membayar utang dan bunganya. Akibatnya belanja pemerintah untuk kegiatan
pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat tidak optimal. Celakanya,
negara dan lembaga donor termasuk di dalamnya AS, selalu mendorong pemerintah
untuk mengurangi belanja subsidi dan bantuan sosial dengan alasan demi
efisiensi. Namun di saat yang sama mereka terus menjejali pemerintah dengan
utang beserta syarat-syaratnya yang merugikan Indonesia.
Di sisi lain , Ada beberpa pengaruh sistem Ekonomi
Amerika Serikat terhadap Indonesia ,Yaitu :
1.
Beberapa bukti nyata dari intervensi
Amerika Serikat dengan ideologi kapitalismenya pada perekonomian Indonesia.
Amat jelas keterlibatan tersebut hanya memberikan keuntungan bagi negara
tersebut . Sementara bagi rakyat Indonesia sendiri tidak ada yang
diperoleh kecuali penderitaan dan kemiskinan. Angka kemiskinan dan pengangguran
yang tinggi dan semakin bertambah .
2.
Kesenjangan
pendapatan yang semakin lebar, utang pemerintah yang terus menggunung, biaya hidup yang mahal , komersialisasi
sarana publik seperti pendidikan, kesehatan, ketergantungan pada barang-barang
impor merupakan sebagian masalah yang terus menggelayuti negeri ini.
Jelaslah masalah tersebut tentu tidak akan terselesaikan selama sistem
Kapitalisme yang didiktekan Amerika Serikat dan dipelihara oleh sekutunya di
negeri ini tidak dihapuskan. Sebagai gantinya, saatnya Indonesia kembali kepada
sistem Khilafah Islamiyyah , sistem yang bersumber dari Allah swt, satu-satunya
pencipta dan pembuat hukum yang sempurna.
BAB IV
1)
KESIMPULAN
Meski
demikian, hubungan AS dengan Indonesia khususnya dalam bidang ekonomi, jika
ditelaah bukanlah hubungan yang saling menguntungkan namun sebaliknya merugikan
Indonesia.
Indikasi
tersebut setidaknya dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu: perdagangan,
investasi, utang luar negeri dan pembuatan UU di bidang ekonomi.
2)
SARAN
Mengurangi
pengangguran di Indonesia
Dengan membuka
lapangan kerja yang lebih banyak, dengan membuka lapangan kerja yang lebih
banyak
PENUTUP
Demikian yang
dapat saya paparkan mengenai materi yang menjadi pokok bahasan dalam makalah
ini, tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahannya, kerena terbatasnya
pengetahuan dan kurangnya rujukan atau referensi yang ada hubungannya dengan
judul makalah ini. Penulis banyak berharap para pembaca yang budiman dusi
memberikan kritik dan saran yang membangun kepada penulis demi sempurnanya
makalah ini dan dan enulisan makalah di kesempatan – kesempatan berikutnya.
Semoga makalah ini berguna bagi penulis pada khususnya juga para pembaca yang budiman pada umumnya
Semoga makalah ini berguna bagi penulis pada khususnya juga para pembaca yang budiman pada umumnya
DAFTAR PUSTAKA
Sumber